Ppkm Degree 4 Diperpanjang, Ini 9 Bansos Yang Akan Cair

Luhut pun memperkirakan, perpanjangan PPKM Darurat akan memberikan dampak positif terhadap penurunan penularan Covid-19 di Jawa dan Bali. JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan penurunan kasus harian Covid-19. Luhut meminta pengusaha hingga masyarakat patuh terhadap apa yang ditetapkan dalam PPKM perpanjangan.

PPKM akan diperpanjang

Kita saksikan dan hal ini yang sungguh menyayat hati, ketika diberlakukan PPKM Darurat yang lalu terjadi perlakuan sadis yang sangat tidak manusiawi. Bahkan – seperti yang terjadi di Gowa – di antara pemilik warung makan terkena hajar Satpol Pamong Praja. Kini, yang perlu kita soroti tajam, masyarakat setanah air ini, bukan hanya se Jawa-Bali, sudah demikian lama menderita akibat krisis pendapatan yang cukup serius. Bagi mereka yang bergaji rutin (sebagai pegawai negeri sipil ataupun TNI/Polri) – boleh jadi – tidak merasakan krisis pendapatan.

Dari angka tersebut, kata Airlangga, sebanyak 1.686 orang melakukan isolasi mandiri. Pada kesempatan itu Azis juga menjelaskan Satuan Tugas Covid-19 Kota Cirebon telah menyepakati untuk memperluas space penyekatan dan penutupan. “Tujuan PPKM darurat ini memang untuk menghambat pergerakan dan tidak terjadi kerumunan,” tegas Azis. Dalam waktu dekat, Pemda Kota Cirebon juga bersiap untuk melakukan pemadaman Penerangan Jalan Umum . “Intinya, agar masyarakat Kota Cirebon kalau sudah malam tinggal di rumah,” ungkap Azis.

Hal itu tercermin dari sejumlah daerah yang sudah mulai menunjukkan penurunan level dari 4 ke three dan seterusnya. Ia menyatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat dan akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo pada 25 Juli guna menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Oleh sebab itu, Luhut memastikan, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat telah dipertimbangkan matang-matang dan terukur. Selain itu, memperhatikan pula evaluasi mobilitas masyarakat, baik dari pemantauan langsung maupun menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta peningkatan testing, tracing dan threatment akan menajdi pilar utama penanganan Covid-19 ke depannya. Dalam kebijakan PPKM perpanjangan, pemerintah memutuskan bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021 dan mulai berlaku sejak hari ini, Senin 26 Juli 2021. JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memperpanjang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat wilayah Jawa dan Bali selama dua minggu ke depan terhitung setelah 25 Januari 2021.

Kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien Covid-19. “Untuk mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil,” imbuhnya. Menurut Jokowi, perpanjangan tersebut dilakukan dengan sejumlah penyesuaian, di antaranya kegiatan ekonomi masyarakat diizinkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan ketat. Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, kebijakan untuk pelonggaran PPKM Darurat yang dilakukan saat ini sudah efektif untuk menekan angka penularan.

Strategi pemerintah Jokowi menggonta-ganti istilah tak ubah mindset dan perilaku masyarakat atas lockdown atau karantina wilayah. PPKM saat ini masih berlangsung di Klaten dengan rentang waktu Januari 2021 mengikuti instruksi pemerintah pusat guna menekan kasus Covid-19. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan anggaran untuk program perlindungan sosial dari semula Rp148,27 triliun, naik Rp5,59 triliun menjadi Rp153,86 triliun. “Ini kenaikan yang luar biasa untuk kesehatan saja, terutama untuk vaksinasi, perawatan, dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah,” kata Sri Mulyani dalam raker dengan Banggar DPR. Dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19 di masa PPKM Darurat ini, Sri Mulyani merombak anggaran pemulihan ekonomi nasional .

Kebijakan yang berlaku 3-20 Juli 2021 tersebut, menurut Hosianna dapat ditambah pelaksanaannya melihat kenaikan angka positif yang selalu mencetak rekor baru. Ia memprediksi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat akan diperpanjang. Berbeda dengan Bigwanto, epidemiolog Universitas Indonesia , Pandu Riono menyarankan agar pemerintah sedikit melonggarkan PPKM, yakni dengan menurunkan satu level lebih rendah. “Di sisi hilir yaitu fasilitas kesehatan, semua harus disiapkan. Terutama SDM dan semua sarana prasarana untuk perawatan pasien,” jelas dia. Kemudian tracing dan testing tetap ditingkatkan agar bisa mengidentifikasi penularan dengan maksimal dan memisahkan yang terinfeksi dengan yang sehat. Lalu vaksinasi digenjot terus, dengan realisasikan target 1 hari 1 juta vaksinasi.

Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu. Dengan data ini, hingga Minggu pagi ini pemerintah belum memutuskan PPKM Level four akan diperpanjang atau tidak. Selain itu, angka kematian yang terus mencetak rekor tertinggi selama empat hari perpanjangan PPKM Level four Slot Online. Masa berlaku perpanjangan PPKM Level 4 berakhir hari ini, namun pasien Covid-19 pada 23 Juli bertambah 1.566 jiwa . Presiden juga bilang, relaksasi penerapan PPKM Darurat akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021, dengan catatan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Maka dari itu dia mengatakan akan melakukan pelonggaran secara bertahap jika kasus menurun saat perpanjangan PPKM Darurat. Seperti diketahui PPKM Darurat telah dijalankan selama dua minggu yakni mulai tanggal three Juli hingga 20 Juli. Oleh sebab itu, sebagai evaluasi dari implementasi PPKM tersebut, pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengumumkan hasilnya. PPKM Level four di luar Jawa-Bali dikabarkan akan diberlakukan di forty five kabupaten/kota yang terdapat di 21 provinsi. Herman menyebut, belum bisa menjelaskan teknis pelaksanaan PPKM Level 4, karena masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa dan Bali dan mulai berlaku mulai 26 Juli hingga 8 Agustus 2021,” tegas Mikron.